Soal ilmu pemerintahan kali ini yang kami bagikan adalah soal pilihan ganda tentang sistem pemerintahan indonesia lengkap jawaban. Silahkan kepada pembaca untuk melihat soal sistem pemerintahan indonesia dibawah ini, bila ada jawabannya ada yang salah kami harap kepada pembaca untuk mengoreksinya.
- a. menjaga kestabilan pemerintahb. mengamankan sistem Demokrasi Terpimpinc. mengamalkan Pancasilad. melanggengkan kekuasaan elit politikJawaban: a
- Ditinjau dari tugas dan fungsi MPR seperti diatur dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga supreme body, tetapi menjadi Lembaga Negara yanga. Memiliki otoritas menjatuhkan Presidenb. Tidak memiliki wewenang apapun, hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyatc. Memiliki kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusid. Sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnyaJawaban: d
- Landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI pasca Orde Baru adalaha. Pancasilab. UUD 1945c. Propenasd. GBHNJawaban: c
- Asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengandung arti bahwaa. Suatu keputusan harus didukung oleh alasan dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebutb. Suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambilc. Pejabat administrasi pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratifd. pejabat administrasi pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golonganJawaban: b
- Asas tertib dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuntut pejabat pemerintahan untuk berperilaku dan bertindaka. Adil dan proporsionalb. Selaras, serasi, dan seimbangc. Profesional, efektif dan efisiend. Aspiratif, selektif dan tidak diskriminatifJawaban: b
- Pada struktur lembaga negara dan susunan pemerintahan pusat, terdapat lembaga departemen dan lembaga non-departemen. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan menerapkan asasa. Efektivitasb. Proporsionalc. Fungsionald. FleksibelitasJawaban: c
- Menurut UUD 1945 yang diamandemen, komposisi keanggotaan MPR terdiri daria. DPR, utusan golongan, dan utusan daerahb. DPR, utusan golongan, dan unsur TNIc. DPD dan seluruh anggota DPRd. DPD dan seluruh anggota BPKJawaban: c
- Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, maka anggota DPR diberikan hak angket, yakni hak untuka.Mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajarb. Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dijalankan pemerintah, yang dianggap tidak wajarc. Menyatakan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingga perlu dikeluarkan somasid. Mendukung dan mendorong pelaksanaan sebuah kebijakan yang dianggap membela kepentingan rakyatJawaban: a
- Kekuasaan yang masih melekat pada MPR pasca amandemen UUD 1945 adalaha. MPR memiliki kekuatan untuk mengubah Undang-Undang dan menjatuhkan Presidenb. MPR dapat menggunakan pengaruhnya melalui DPR dalam mengawasi dan menilai lembaga-lembaga negara lainnyac. MPR keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat sebagai lembaga perwakiland. MPR memiliki kekuasaan dalam menentukan kepala negara dan membentuk kabinetJawaban: b
- Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, yakni pasal yang menyatakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling rendah berijazah SLTP, diubah menjadi seluruh masyarakat dapat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsinya dalam hala. Uji konstitusib. Uji materi UUc. Pengesahan UUd. Pelaksanaan UUJawaban: b
- Bangunan negara dalam bentuk himpunan beberapa negara di mana masing-masing negara tetap berdaulat, disebuta. Negara kesatuanb. Negara serikatc. Otonomi negara-negarad. Serikat negara-negaraJawaban: d
- Teori asal mula negara yang mengasumsikan terbentuknya negara sebagai hasil pendudukan dan penaklukan kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah, adalah Teoria. Kekuatanb. Keturunanc. Organisd. DaluarsaJawaban: a
- Urusan pemerintahan wajib menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yanga. Berdampak luas terhadap masyarakatb. Dapat dilaksanakan bersamac. Terkait dengan kekhasan daerahd. Berkaitan dengan pelayanan dasarJawaban: a
- Pada masa berlakunya UUD 1945 periode I (1945), sistem pemerintahan yang dianut adalah pemerintahana. Presidensialb. Parlementerc. Campurand. KesatuanJawaban: a
- Di dalam bahasa Inggris, istilah pemerintahan dan pemerintah sebenarnya tidak ada perbedaan, yaitu disebut dengan kata "government" dan dalam bahasa Perancis disebut dengan kata "gouverment". Kedua istilah ini bersumber dari istilah Latin yaitu "gubernauculum" yang berartia. Kemudib. Kerangkac. Rumahd. PolaJawaban: a
- Jumlah penduduk yang besar berpengaruh terhadap lingkungan sistem pemerintahan Indonesia, yang dalam konsep sistem pemerintahan dikategorikan sebagai faktora. Fisikb. Geografic. Demografid. StrukturJawaban: c
- Pengertian kedaulatan ke dalam dari suatu negara adalaha. Pengakuan dunia internasional terhadap keberadaan suatu negarab. Kemampuan negara untuk mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan negara lainc. Kekuatan suatu negara untuk memaksa semua penduduknya menaati peraturan perundang-undangand. Kemampuan negara untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya terhadap serangan dari dalam negeriJawaban: c
- Latar belakang munculnya teori trias politica dari Montesquieu adalaha. Tuntutan masyarakat Perancis yang menginginkan demokrasib. Respon terhadap monopoli kekuasaan Raja Louis XIV dari Perancisc. Pengaruh sistem politik dari Amerika Serikatd. Tuntutan para bangsawan Perancis yang menginginkan kekuasaanJawaban: b
- Menurut Konstitusi RIS, pemerintah dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila DPR dianggap tidak memenuhi pertanggung jawaban yang diberikan atau tidak mewakili kehendak rakyat, dan pembubaran tersebut harus diikuti dengana. Penunjukan anggota DPR yang barub. Pengangkatan anggota DPR oleh presidenc. Pelantikan kembali anggota DPR yang lamad. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang baruJawaban: d
- Pada hakikatnya rakyat dan negara bagian di Indonesia pada masa diberlakukannya UUD 1950, menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan, yang ditandai oleh adanyaa. Negara Pasundan menproklamirkan sebagai Negara Islam Serikatb. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada pemerintah federalc. Dewan Konstituante menyatakan dirinya mampu menyusun konstitusi pengganti UUD 1950d. Presiden Soekarno membubarkan pembentukan Negara PasundanJawaban: b
- Kegagalan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 disebabkan oleha. Adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusib. Persaingan di tubuh Konstituante untuk menduduki posisi DPRc. Pergantian sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke presidensiald. Persaingan antara partai politik untuk memasukkan masing-masing kepentingannyaJawaban: a
- Dasar pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalaha. Amanat Pancasilab. Amanat DPRc. Wewenang Presidend. Wewenang MenteriJawaban: c
- Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputia. Agama, pemerintahan, dan pembangunanb. Agama, pemerintahan dan moneterc. Pemerintahan, pembangunan, dan keamanand. Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatanJawaban: d
- Kabinet yang telah habis masa jabatannya, namun masih diminta untuk meneruskan pekerjaan sehari-hari sampai kabinet baru terbentuk, disebut kabineta. Presidensialb. Parlementerc. Demisionerd. PembangunanJawaban: c
- Rekrutmen Kepala Desa dilakukan dengan caraa. Penunjukan dari kabupatenb. Pengangkatan oleh camatc. Pemilihan oleh BPDd. Pemilihan langsung oleh rakyatJawaban: d
- Pengelolaan tanah hak ulayat, seperti tanah "prabumian" di Bali, merupakan tugas dan kewenangan desa yang didasarkan padaa. Tugas pembantuanb. Tugas pelestarianc. Hak asal-usul desad. Hak dan kewajiban desaJawaban: c
- Pemecahan satu kelurahan menjadi dua kelurahan disebuta. Penggabunganb. Pemekaranc. Pembentukand. PerekatanJawaban: b
- Perubahan kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer, yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dipicu oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X, yaitu tentanga. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusatb. Pembentukan partai-partai politikc. Pendirian negara-negara bagian di Indonesiad. Pendirian Badan Pekerja MPRJawaban: b
- Penyusunan personalia Kabinet Pembangunan pada masa awal pemerintahan Orde Baru didasarkan pada pengalaman masing-masing menteri atau keahlian menteri, sehingga Kabinet Pembangunan disebut sebagaia. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahlib. Zaken Cabinet atau Kabinet Politisc. Regrouping Cabinet atau Kabinet Bersamad. Reshuffle Cabinet atau Kabinet BersatuJawaban: a
- Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie tidak bertahan lama, yakni 1 tahun 5 bulan, yang disebabkan oleha. Presiden B.J Habibie mengundurkan dirib. Presiden B.J Habibie menolak meneruskan kabinetc. MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibied. MPR memilih presiden baru menggantikan presiden B.J HabibieJawaban: c
- Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalama. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro dan memimpin departemen khususb. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemenc. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan memimpin departemen khususd. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang hukum tetapi tidak memimpin departemen khususJawaban: b
- Maksud otonomi yang nyata sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, adalaha. Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembangb. Memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian utama dari tujuan nasionalc. Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusatd. Memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negaraJawaban: a
- Salah satu kewenangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) adalaha. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makrob. Penyiapan kader-kader pemimpin di tingkat nasionalc. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemhanasd. Melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsaJawaban: a
- Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkana. Hak guna usahab. Hak guna pakaic. Ijin kerja bagi tenaga domestikd. Ijin prinsip eksportirJawaban: a
- Tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalaha. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negarab. Pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LANc. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LANd. Pengkajian kebijakan dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pengembangan administrasi negaraJawaban: a
- Tujuan pemberian otonomi daerah ditinjau dari segi manajemen pemerintahan adalaha. Mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi rakyatb. Meningkatkan partisipasi dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakatc. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerahd. Melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang makin meningkatJawaban: c
- Desentralisasi teritorial adalaha. Pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di dalam lingkungannyab. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiric. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan kepada bawahan untuk memperlancar pekerjaand. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannyaJawaban: b
- Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuka. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerahb. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerahc. Membuat dan menetapkan peraturan daerahd. Membahas kebijakan walikotaJawaban: c
- Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa hanya berada dia. Provinsib. Kotac. Kabupatend. KecamatanJawaban: c
Demikianlah soal pilihan ganda tentang sistem pemerintahan indonesia lengkap jawabannya. Semoga dapat menjadi referensi bagi anda yang membutuhkannya..
soal essay tentang sistem pemerintahan parlementer, contoh soal essay pkn tentang sistem pemerintahan, soal tentang sistem pemerintahan presidensial, pertanyaan tentang sistem pemerintahan di berbagai negara, sistem pemerintahan kelas xii, pertanyaan tentang sistem presidensial dan parlementer, soal pilihan ganda tentang sistem pembagian kekuasaan negara republik indonesia, bentuk negara indonesia pada periode uuds 1950 adalah
0 komentar :
Post a Comment